LATAR BELAKANG SEJARAH dan TIMBULNYA GERAKAN KOPERASI DI INDONESIA

PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA

A.    Sejarah Koperasi Pada Masa penjajahan

Penindasan yang terus menerus terhadap rakyat indonesia dan berlansung cukup lam amenjadikan kondisi umum rakyat amat parah. Namun demikian masih berlangsung semangat bergotong royong masih tetap tumbuh dan bahkan berkembang masih kuat. Disamping itu kesadaran beragama juga semakin tinggi, sehingga pertahana tapi pasti mulai tumbuh keinginan untuk melepaskan diri dari keadaan yang selama ini mengungkung mereka.

Kesadaran rakyat trus meningkat dan seiring dengan itu rakyat mulai angkat senjata untuk mengusir penjajah. Api perang berkobar dimana-mana diberbagai pulau diseluruh nusantara terutama dipulau jawa, sumatera, sulawesi, maluku dan lain lain, yang dipimpin oleh oleh pahlawan-pahlawan setempat ,seperti imam bonjol, pangeran diponegoro, teuku umar, pattimura dan lain-lain. Akan tetapi perang lokal melawan kolonial ini kabanyikan mengalami kekalahan dan kegagalan. Keadaan ini trus menyulitkan kehidupan rakyat. Pemerintahan belanda tak srgan-segan menyiksa mereka baik fisik maupun mental, memperhatikan kondisi  yang demikian menyedihkan itu menggugahkan pemikiran dan perasaan seorang putra pribumi dari purwokerto, jawa tengah yaitu Raden Aria Wiriatmadja pada tahun 1896. Dia adalah seorang patih di Purwokerto (Banyumas), beliau berjasa menolong para pegawai, pedagang kecil dan petani dari hisapan lintah darat melalui koperasi. Dengan bantuan dari E. Siegberg seorang asisten residen Purwokerto, Raden Aria mendirikan Hulp-enSpaar Bank. Cita-cita Wiriatmadja ini juga mendapat dukungan dari Wolf van Westerrode, pengganti Siegberg. Akhirnya mereka bersama-sama mendirikan koperasi kredit sistem Raiffeisen (koperasi simpan pinjam untuk kaum tani).

Kemudian kemudian gerakan koperasi ini semakin meluas, dengan munculnya pergerakan nasional yang menentang penjajahan. Yaitu dengan beberapa berdirinya koperasi seperti ;

•   Koperasi konsumsi yang didirikan oleh Boedi Oetomo pada tahun 1908 yang mencoba memajukan koperasi rumah tangga.
• Serikat Islam pada tahun 1913 memajukan koperasi dengan bantuan modal dan mendirikan toko koperasi.
•  Pada tahun 1927 usaha koperasi dilanjutkan oleh Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) di Surabaya.
•   Partai Nasional Indonesia (PNI) didalam kongresnya di Jakarta juga berusaha menggelorakan semangat koperasi.

Tetapi pergerakan koperasi pada masa penjajahan tidaklah berjalan lancer hal ini karena pemerintah Belanda (VOC) selalu berusaha menghalanginya. Untuk membatasi laju perkembangan koperasi, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan koperasi Besluit 7 April No. 431 tahun 1915, yang isinya:

• Mendirikan koperasi harus mendapat izin dari gubernur jendral
• Akta dibuat dengan perantaraan notaris dan dalam bahasa Belanda
• Ongkos materai sebesar 50 golden
• Hak tanah harus menurut hukum eropa
• Harus diumumkan di Javasche Courant yang biayanya juga tinggi

Dengan adanya peraturan tersebut, maka memunculkan reaksi di kalangan kaum pergerakan nasional dan para penganjur koperasi. Oleh karena itu, pada tahun 1920 pemerintah Belanda membentuk “panitia koperasi” yang diketuai oleh J. H. Boeke. Panitia ini bertugas untuk meneliti 'perlunya koperasi'. Lalu pada tahun 1927 pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan No. 91 yang lebih ringan dari peraturan sebelumnya, yang isinya antara lain:

• Akta tidak perlu dengan perantaraan notaris, tetapi cukup didaftarkan pada Penasehat Urusan Kredit Rakyat dan Koperasi serta dapat ditulis dalam bahasa daerah
• Ongkos materai 3 golden
• Hak tanah dapat menurut hukum adat
• Berlaku untuk orang Indonesia asli, yang menpunyai hak badan hukum secara adat

Setelah  perkembangan koperasi di masa penjajahan, sekaran lanjut ke masa Indonesia telah merdeka kemerdekaan .

B.     Sejarah Koperasi Pada Masa Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah dan seluruh rakyat berusaha untuk membangun kembali kehidupan ekonomi Negara Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup yang didasarkan atas asas kekeluargaan.

Pada awalnya koperasi berfungsi ntuk mendistribusikan keperluan masyarakat sehari-hari di bawah Jawatan Koperasi, Kementrian Kemakmuran. Pada tahun 1946 koperasi mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan berdirinya 2500 koperasi . Namun karena sistem pemerintahan berubah-ubah, terjadilah kehancuran koperasi di Indonesia menjelang pemberontakan G30S/PKI. Partai-partai memanfaatkan koperasi untuk kepentingan partainya, sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan dan takut menjadi anggota koperasi. Dengan adanya keberhasilan dalam menumpas pemberontakan G30S/PKI maka pemerintah melakukan pembangunan baru. 

Pada tahun 1947 pemerintah berhasil melangsungkan Kongres Koperasi I di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kongres ini menghasilkan beberapa keputusan penting, antara lain:

• Mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI)
• Menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi
• Menetapkan tanggal 12 Juli sebagai hari koperasi 

Tetapi karena adanya tekanan dari berbagai pihak, keputusan Kongres Koperasi I belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Sehingga pada tanggal 12 Juli 1953 diadakanlah Kongres Koperasi II di Bandung, yang menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut:

• Membentuk Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) sebagai pengganti SOKRI
• Menetapkan pendidikan koperasi sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah
• Mengangkat Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia
• Segera akan dibuat undang-undang koperasi yang baru

Dalam hal ini ada juga beberapa hambatan dalam koperasi yaitu :

• Kesadaran & pengetahuan masyarakat terhadap koperasi masih sangat rendah
• Pengalaman masa lalu mengakibatkan masyarakat tetap merasa curiga terhadap koperasi

Kemudian pemerintah memberikan kebijakan dalam melaksanakan koperasi, yaitu :

• Menggiatkan pembangunan koperasi
• Memperluas pendidikan dan penerangan koperasi
• Memberikan kredit kepada kaum produsen, baik di lapangan industri maupun pertanian yang bermodal kecil

Beberapa kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan koperasi di Indonesia :

• Pada tanggal 12 Juli 1947, dibentuk SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia) dalam Kongres Koperasi Indonesia I di Tasikmalaya, sekaligus ditetapkannya sebagai Hari Koperasi Indonesia.
• Pada tahun 1960 dengan Inpres no.2, koperasi ditugaskan sebagai badan penggerak yang menyalurkan bahan pokok bagi rakyat. Dengan inpres no.3, pendidikan koperasi di Indonesia ditingkatkan baik secara resmi di sekolah-sekolah, maupun dengan cara informal melalui siaran media masa,dll yang dapat memberikan informasi serta menumbuhkan semangat berkoperasi bagi rakyat.
• Lalu pada tahun 1961, dibentuk Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (KOKSI)
• Pada tanggal 2-10 Agustus 1965, diadakan (Musyawarah Nasional Koperasi) MUNASKOP II yang mengesahkan Undang-Undang koperasi no.14 tahun 1965 di Jakarta.

C.    Koperasi di Indonesia pada zaman orde baru hingga sekarang

Tampilan orde baru dalam memimpin negeri ini membuka peluang dan cakrawala baru bagi pertumbuhan dan perkembangan perkoperasian di Indonesia, dibawah kepemimpinan Jenderal Soeharto. Ketetapan MPRS no.XXIII membebaskan gerakan koperasi dalam berkiprah.

Berikut beberapa kejadian perkembangan koperasi di Indonesia pada zaman orde baru hingga sekarang :

• Pada tanggal 18 Desember 1967, Presiden Soeharto mensahkan Undang-Undang koperasi no.12 tahun 1967 sebagai pengganti Undang-Undang no.14 tahun 1965.
• Pada tahun 1969, disahkan Badan Hukum terhadap badan kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia (GERKOPIN).
• Lalu pada tanggal 9 Februari 1970, dibubarkannya GERKOPIN dan sebagai penggantinya dibentuk Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN).
• Dan pada tanggal 21 Oktober 1992, disahkan Undang-Undang no.25 tahun 1992 tentang perkoperasian, undang-undang ini merupakan landasan yang kokoh bagi koperasi Indonesia di masa yang akan datang.
• Masuk tahun 2000an hingga sekarang perkembangan koperasi di Indonesia cenderung jalan di tempat